Samarinda, Sacom.id – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam (BEM FH UWGM), Dandi Hariani, menyoroti langkah Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai lebih sibuk mempercantik tampilan kota dibandingkan menyelesaikan persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun.
Menurut Dandi, banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Samarinda menjadi bukti bahwa sistem drainase kota masih jauh dari kata memadai.
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga lemahnya perencanaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan.
“Banjir parah di banyak titik menunjukkan bahwa sistem drainase di Samarinda belum mampu mengantisipasi aliran air besar. Ini bukan hanya soal cuaca, tetapi cerminan lemahnya perencanaan dan pengelolaan infrastruktur kota,” ujar Dandi dalam keterangannya, Jumat (24/10).
Ia menilai, Pemkot Samarinda seharusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan pada proyek yang bersifat kosmetik seperti mempercantik median jalan dan trotoar di sejumlah ruas utama kota.
“Pemerintah jangan hanya sibuk bongkar pasang median jalan dan mempercantik keramik trotoar. Masyarakat butuh solusi konkret atas persoalan banjir yang sudah menjadi masalah tahunan,” tegas Dandi.
Lebih lanjut, Dandi menilai banjir di Samarinda merupakan masalah klasik yang terus berulang akibat minimnya evaluasi dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik serta akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan agar tidak hanya bersifat seremonial.
“Penataan drainase harus menjadi prioritas utama. Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin lingkungan yang aman dan layak bagi warganya. Ketika banjir terus terjadi, maka ada hak masyarakat yang terabaikan,” tambahnya.
Sebagai bentuk kepedulian, BEM FH UWGM mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi kebijakan publik dan penggunaan anggaran pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dan pengendalian banjir.
“Kota Samarinda seharusnya belajar dari pengalaman, bukan terus mengulangi kesalahan yang sama. Ini bukan sekadar bencana, tetapi cermin dari tata kelola kota yang belum berpihak pada rakyat,” pungkas Dandi Hariani. (*)
