Penajam Paser Utara, SMRFOLKS.id – Di tengah gegap gempita perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia, suara kritik keras dari masyarakat sipil menggema di dekat lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Alih-alih merayakan dengan penuh kemeriahan, puluhan warga dan aktivis berkumpul di Pantai Lango, Penajam, untuk menggelar upacara bendera sederhana yang diwarnai protes keras terhadap pemerintah.
Mereka menyuarakan kekhawatiran mendalam atas dampak proyek IKN yang dinilai merusak lingkungan dan mengorbankan hak-hak masyarakat adat.
“Permintaan maaf Presiden Jokowi hanyalah janji kosong. Selama satu dekade, pemerintahannya justru menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemerdekaan,” ujar Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, saat aksi protes di Jembatan Pulau Balang.
Dalam aksi tersebut, aktivis Greenpeace membentangkan kain merah raksasa bertuliskan “Indonesia is not for sale, Merdeka!” sebuah seruan yang mencerminkan keresahan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elite dan oligarki.
Parade perahu dengan pesan-pesan seperti “Selamatkan Teluk Balikpapan” dan “Tanah untuk Rakyat” juga turut memeriahkan protes ini.
Kritik tajam juga datang dari Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, yang menyebut pembangunan IKN sebagai “wajah dari ilusi kemegahan” yang menutupi konflik agraria dan dampak ekologis yang sangat serius.
“IKN ini mengancam keanekaragaman hayati di Teluk Balikpapan, termasuk habitat orangutan, bekantan, dan pesut yang sekarang berada di ambang kepunahan,” ungkapnya.
Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN telah hilang selama lima tahun terakhir, menyisakan hanya 31.364 hektare tutupan hutan alam.
Kerusakan ini, ditambah dengan deforestasi besar-besaran sebelumnya, mengakibatkan hilangnya 15 juta hektare hutan Kalimantan akibat kolusi antara pemerintah dan oligarki sawit serta bubur kertas.
Selain dampak ekologis, proyek senilai Rp466 triliun ini juga dianggap membebani keuangan negara.
“Hingga saat ini, pemerintah telah menggelontorkan Rp72,3 triliun dari APBN untuk proyek ini, sementara upacara HUT RI ke-79 di IKN menelan biaya hingga Rp87 miliar,” kata Meike Inda Erlina dari Koalisi.
Proyek ini juga memicu dampak luas hingga ke luar Kalimantan. Warga di Palu, Sulawesi Tengah, misalnya, terpaksa hidup di tengah debu akibat pertambangan batu dan kerikil yang digunakan sebagai bahan material pembangunan IKN.
Sementara itu, masalah-masalah di Jakarta seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara, tetap belum terselesaikan.
“Masyarakat sipil menuntut perubahan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif, yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memfasilitasi segelintir oligarki,” tutup Arie Rompas dalam pernyataannya.
