Samarinda, Sacom.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Gubernur Harum, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kerusakan infrastruktur jalan di daerahnya akibat aktivitas angkutan tambang berat.
Hal ini ia ungkapkan saat bertemu para pelaku usaha sektor pertambangan dan migas di Jakarta, baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Harum membagikan pengalamannya saat melakukan perjalanan darat ke Kutai Barat (Kubar) pekan lalu. Perjalanan sejauh 320 kilometer dari Samarinda itu sengaja ia tempuh dengan mengemudikan sendiri kendaraan dinasnya.
“Saya langsung bawa sendiri kendaraannya agar tahu apa yang dirasakan masyarakat. Jalannya rusak parah, Pak,” ungkap Gubernur Harum.
Ia menjelaskan bahwa kerusakan jalan paling parah ditemukan di sekitar perbatasan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, tepatnya di kawasan Perian hingga Barong Tongkok.
Menurutnya, kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh aktivitas perkebunan sawit, melainkan oleh angkutan alat berat dari industri pertambangan.
Gubernur menilai, beban tonase angkutan alat berat, seperti long bed atau trailer dengan bobot sekitar 20 ton ditambah excavator PC 210 (21 ton) hingga PC 400 (40 ton), telah mempercepat kerusakan jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten. Beban maksimal bisa mencapai 60 ton per kendaraan.
“Sepanjang alat berat itu diangkut lewat jalan darat, maka sepanjang itu pula jalan akan rusak,” tegasnya.
Sebagai langkah cepat, Gubernur Harum langsung berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim untuk mengimbau agar angkutan alat berat tidak lagi melintasi jalur darat.
Ia menyarankan agar distribusi alat berat dialihkan melalui jalur sungai atau laut demi menjaga keberlangsungan infrastruktur jalan.
“Kita akan tetap melindungi investasi pertambangan agar terus berjalan. Tapi perusahaan juga harus ikut menjaga jalan. Jangan sampai APBN dan APBD terus-terusan habis hanya untuk memperbaiki jalan rusak,” tandasnya.
Kebijakan ini, kata Gubernur Harum, akan diberlakukan secara menyeluruh di wilayah tengah, utara, dan selatan Kaltim. Ia berharap para pelaku usaha tambang bisa berpartisipasi aktif menjaga keberlanjutan pembangunan daerah tanpa mengorbankan fasilitas umum. (*)
