Samarinda, Sacom.id – Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda pada 22 Oktober 2025 lalu kembali memicu banjir besar di sejumlah wilayah. Genangan yang melumpuhkan aktivitas warga dan menimbulkan kerugian materil serta psikologis itu mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa.
Mereka menilai, bencana ini bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola lingkungan dan perencanaan kota.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP, William Cristian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa ribuan warga Samarinda.
Ia menegaskan, banjir berulang seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak, terutama pemerintah kota, untuk segera memperkuat sistem penanggulangan bencana dan mengevaluasi kebijakan tata ruang yang ada.
“Lebih dari sekadar curahan hujan, banjir yang berulang ini adalah krisis multidimensi yang menunjukkan kegagalan struktural dalam tata kelola lingkungan dan perkotaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
William menilai, perbaikan sistem drainase, pengawasan pembangunan di kawasan rawan banjir, serta pembenahan tata kelola sungai dan daerah resapan air harus menjadi langkah konkret pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di saluran air, disertai dukungan pemerintah dalam menyediakan sistem pengelolaan sampah yang memadai dan terjangkau.
“Edukasi masif dan inklusif harus ditingkatkan, bukan hanya bersifat himbauan musiman. Banjir ini adalah cerminan betapa rapuhnya kota kita di hadapan alam, yang sesungguhnya diperparah oleh kebijakan yang abai terhadap kelestarian,” tambahnya.
Senada dengan itu, Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam (BEM FH UWGM), Dandi Hariani, juga menyoroti lemahnya sistem drainase di Kota Samarinda yang dinilai belum mampu menampung aliran air besar.
“Banjir parah di banyak titik menunjukkan bahwa sistem drainase di Samarinda belum mampu mengantisipasi aliran air besar. Ini bukan hanya soal curah hujan tinggi, tetapi cerminan lemahnya perencanaan dan pengelolaan infrastruktur kota,” tegas Dandi.
Ia mengkritik kebijakan pemerintah kota yang dinilai terlalu fokus pada proyek kosmetik seperti mempercantik median jalan dan trotoar, sementara penanganan banjir yang menjadi masalah tahunan belum mendapat perhatian serius.
“Pemerintah jangan hanya sibuk bongkar pasang median jalan dan mempercantik keramik trotoar. Masyarakat butuh solusi konkret atas persoalan banjir yang sudah menjadi masalah klasik,” ujarnya.
Dandi juga menekankan pentingnya pengawasan publik dan akuntabilitas pemerintah dalam setiap proyek pembangunan. Menurutnya, penataan drainase harus menjadi prioritas utama karena menyangkut hak dasar masyarakat atas lingkungan yang aman dan layak.
“Ketika banjir terus terjadi, maka ada hak masyarakat yang terabaikan. Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin keselamatan warganya,” tambahnya.
Sebagai bentuk kepedulian, BEM FH UWGM mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi kebijakan publik dan penggunaan anggaran pembangunan, terutama yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dan lingkungan.
“Kota Samarinda seharusnya belajar dari pengalaman, bukan terus mengulangi kesalahan yang sama. Ini bukan sekadar bencana, tetapi cermin dari tata kelola kota yang belum berpihak pada rakyat,” tutup Dandi Hariani. (*)
Penulis: Heribertus
