Samarinda, Sacom.id – Pemerintah Kota Samarinda resmi memulai kajian pembangunan sekolah terpadu bertaraf internasional melalui Forum Diskusi Grup (FGD) pertama yang digelar pada Rabu, 23 April 2025, di Kantor Bapperida Samarinda.
FGD ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi kota sebagai pusat peradaban dengan sumber daya manusia unggul.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, Dr. Abdul Rofik, yang memimpin diskusi, menekankan pentingnya kajian ini.
“Kajian ini harus dijalankan dengan serius dan penuh tanggung jawab sebagai kontribusi akademik terhadap pembangunan daerah,” ujar Rofik.
FISIP UWGM dipercaya sebagai pelaksana kajian dan menggandeng sejumlah ahli, termasuk Yatini, Muhammad Habibi, Trisna Waty Riza Eryani, dan Ahmad Yani, untuk memperkaya analisis.
Dalam pemaparannya, Muhammad Habibi menekankan pentingnya kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal dengan kebutuhan global.
“Sekolah ini dirancang untuk mengintegrasikan pelajaran bahasa daerah, termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Bahasa Mandarin, sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pembekalan kompetensi global,” jelas Habibi.
Ia juga menambahkan bahwa mata pelajaran Matematika dan Sains menjadi komponen utama dalam mendukung pembentukan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat internasional.
Sementara itu, Sudarman mengingatkan agar rekomendasi kajian tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah ada.
“Penting untuk memastikan bahwa kajian ini tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah ada dan menemukan celah dalam riset, termasuk dari sisi sosiologis,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya manajemen berbasis teknologi informasi yang adaptif serta kesiapan menghadapi dinamika sosial, terutama terkait seleksi guru.
Yatini menyampaikan bahwa sekolah akan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.
“Penggunaan istilah ‘internasional’ dalam konteks pendidikan saat ini cenderung menjadi isu sensitif. Pemilihan nama seperti ‘unggulan’ atau ‘prestasi’ sebaiknya diputuskan pada akhir kajian, dengan mempertimbangkan dukungan dari Walikota serta peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan pembiayaan, apakah sekolah akan dikelola oleh yayasan atau sepenuhnya dibiayai pemerintah.
Suar, perwakilan dari Yayasan Mentari, mengingatkan bahwa kualitas bertaraf internasional tidak harus dibuktikan lewat nama, melainkan dari manajemen dan kualitas layanan pendidikan itu sendiri.
“Istilah ‘internasional’ tidak harus secara eksplisit dicantumkan dalam nama sekolah, selama manajemen sekolah mampu mencerminkan kualitas bertaraf internasional secara substansi dan operasional,” kata Suar.
Kris dari Komnas Pendidikan Samarinda menyoroti pentingnya payung hukum yang kuat dan transparansi dalam penerimaan siswa.
“Seluruh proses yang dilakukan dalam pengembangan sekolah bertaraf internasional ini harus didasari oleh regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” tegas Kris.
Siti Komariah dari Dewan Pendidikan Kota Samarinda menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi ketimpangan yang bisa timbul dengan adanya sekolah unggulan.
“Pemerintah harus membuka ruang kompetisi yang sehat bagi seluruh sekolah di Kota Samarinda agar tidak ada yang merasa tertinggal atau diabaikan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Sudarman menjelaskan bahwa sekolah unggulan yang dirancang untuk jenjang SD dan SMP akan bersifat gratis dan melalui sistem seleksi.
“Ide sekolah ini berangkat dari pertanyaan Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Samarinda, yang mempertanyakan sekolah terbaik di kota tersebut. Karena tidak ada jawaban yang meyakinkan, maka lahirlah inisiatif untuk membentuk sekolah unggulan ini,” ungkapnya.
FGD ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan sekolah bertaraf internasional pertama di Samarinda, sekaligus memperkuat posisi kota dalam menyongsong peran strategisnya di era Ibu Kota Negara (IKN).
Penulis: Wendy
