Samarinda, Sacom.id – Dugaan tekanan terhadap kebebasan berpendapat kembali mencuat di Samarinda. Sejumlah anggota DPRD Samarinda mengaku menjadi sasaran serangan dari akun-akun buzzer di media sosial setelah melayangkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Samarinda.
Salah satunya, Anggota DPRD Adnan Faridhan, mengaku diserang akun-akun anonim di media sosial usai mengkritik sikap Wali Kota Samarinda Andi Harun yang dinilai bersikap lembut terhadap Kepala Dinas PUPR dibanding Kepala Dinas Perhubungan.
“Tugas kita di sini itu untuk mengawasi. Kalau kita mengkritik, itu artinya kita peduli. Jika ada yang tidak sesuai, seharusnya dievaluasi bersama, bukan justru diadu domba lewat buzzer,” ujar Adnan.
Adnan juga menyebut bahwa serangan serupa menimpa Politisi PDIP, Anhar, setelah mengkritik proyek-proyek Pemkot seperti revitalisasi Pasar Pagi, Teras Samarinda, dan proyek terowongan.
Tak lama setelah menyampaikan kritik, Anhar justru menjadi sasaran fitnah yang menyerang kehidupan pribadinya.
“Saya tidak tahu siapa buzzer itu, tapi mereka selalu menyerang orang yang berani bicara. Bang Anhar baru bicara soal proyek, besoknya langsung difitnah. Ini tidak benar dan berbahaya,” tegasnya.
Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan kebebasan bersuara di tingkat daerah. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme kontrol demokrasi justru dibalas dengan serangan personal, bukan klarifikasi atau perbaikan kebijakan.
