Samarinda, Sacom.id – Gelombang protes terhadap manajemen aktivitas kapal tunda di Alur Sungai Mahakam belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Maritim Muda Nusantara Kalimantan Timur, yang sebelumnya mengguncang gerbang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Samarinda dengan aksi unjuk rasa, kini mengancam akan kembali turun ke jalan.
Namun kali ini, dengan kekuatan lebih besar dan dukungan aliansi lintas organisasi yang lebih solid.
Dalam aksi yang digelar Rabu kemarin (28/05), ratusan massa berseragam hitam memadati Jalan Pelabuhan Samarinda, menuntut transparansi dan akuntabilitas atas kerja sama antara Pelindo IV Samarinda dan sejumlah perusahaan daerah (Perusda) terkait pengelolaan layanan pandu tunda kapal di bawah kolong Jembatan Mahakam, wilayah yang kerap jadi titik rawan kecelakaan pelayaran dalam beberapa bulan terakhir.
Ketua Maritim Muda Kaltim, Muhammad Riduan, menyebut bahwa aksi kali ini hanyalah permulaan dari gelombang tekanan yang lebih besar.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah organisasi kemaritiman, aktivis lingkungan, serta tokoh masyarakat untuk menggelar aksi lanjutan dengan skala yang jauh lebih masif dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan berhenti hanya pada aksi simbolik. Akan ada gelombang berikutnya. Kali ini lebih besar, lebih terorganisir, dan dengan lebih banyak aliansi. Transparansi adalah harga mati,” tegas Riduan.
Dalam responsnya terhadap tekanan publik, pihak Pelindo IV Samarinda mengklaim telah menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) baru pada Maret 2025.
Namun, langkah itu dinilai Maritim Muda hanya sebagai manuver untuk meredam kritik sementara, tanpa menyentuh akar persoalan, keterbukaan informasi dan kontrak kerja sama yang sarat tanda tanya.
“Apa gunanya SOP jika dokumen kontrak kerja sama tetap dikunci rapat dengan dalih kerahasiaan?” ujar Riduan dengan nada geram.
Ia menyebut bahwa publik justru semakin curiga dengan sikap tertutup Pelindo, yang seolah menyembunyikan sesuatu di balik kerja samanya dengan beberapa perusahaan daerah. Dugaan adanya konflik kepentingan dan ketidakwajaran dalam pengelolaan Pandu Tunda pun mencuat ke permukaan.
Kekhawatiran utama yang disuarakan massa adalah potensi maladministrasi, bahkan kemungkinan praktik koruptif yang tersembunyi di balik layar pengelolaan Pandu Tunda.
Dengan tidak adanya transparansi nilai kontrak, mekanisme lelang, hingga penunjukan mitra kerja, Pelindo IV Samarinda terkesan ingin lepas dari pengawasan publik.
“Kita bicara tentang alur pelayaran vital di jantung Kalimantan Timur. Ini bukan wilayah privat. Jika ada yang disembunyikan, maka patut dicurigai ada yang tidak beres,” lanjutnya.
Maritim Muda memastikan bahwa mereka saat ini sedang merancang aksi lanjutan dengan menggandeng organisasi buruh pelabuhan, komunitas pelaut, hingga jaringan LSM nasional yang concern pada isu kemaritiman dan tata kelola BUMN.
Aksi lanjutan disebut akan menuntut bukan hanya transparansi, tetapi juga audit independen terhadap seluruh proses pengelolaan Pandu Tunda oleh Pelindo IV Samarinda.
Riduan menyebut bahwa pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI untuk turut mengawasi dugaan ketidakberesan dalam proyek ini. (*)
